Pemkab Agam Dan BKKBN Sumbar Perluas Layanan KB Bencana

pemkab-agam-dan-bkkbn-sumbar-perkuat-pelayanan-kb-di-lokasi-bencana
Pemkab Agam dan BKKBN Sumbar Perkuat Pelayanan KB di Lokasi Bencana

Matur – Pemerintah Kabupaten Agam bersama BKKBN Sumatera Barat memperluas layanan Keluarga Berencana di wilayah terdampak bencana untuk menjaga kesehatan reproduksi warga sekaligus menekan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Layanan itu diawali dengan pelayanan dan workshop bidan di Puskesmas Matur pada Rabu (5/8/2026), kemudian dilanjutkan di Puskesmas Koto Alam pada Kamis (6/8/2026).

Baca Juga

Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan akses kontrasepsi bagi masyarakat setempat. Hingga kegiatan berlangsung, tercatat 11 akseptor telah menerima layanan kontrasepsi jangka panjang, dengan rincian delapan pengguna implan dan tiga pengguna IUD.

Plt. Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam, Dandi Pribadi, mengatakan penguatan layanan kontrasepsi menjadi langkah penting untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan mengatur jarak kelahiran demi mewujudkan keluarga berkualitas.

“Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi,” kata Dandi.

Ia menyebut, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari tingginya angka putus pakai atau drop out KB hingga rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur.

Menurut Dandi, pernikahan usia muda dan persoalan kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian yang harus segera ditangani.

Ia menambahkan, penguatan layanan KB turut menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Dandi menilai kondisi 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan, termasuk faktor tidak langsung yang perlu dicegah.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menurunkan kasus stunting serta menekan jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Agam. Kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan agar target ini tercapai,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menegaskan perluasan akses kontrasepsi di wilayah terdampak bencana menjadi salah satu prioritas.

Ia menyebut upaya itu penting agar hak kesehatan reproduksi masyarakat tetap terlindungi meski tengah menjalani masa pemulihan pascabencana.

Rekomendasi