Agam – Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan nota jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Senin (22/6). Penyampaian itu menjadi bagian dari pembahasan lanjutan sebelum ranperda tersebut disepakati bersama.
Benni mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Benni juga menyampaikan syukur atas capaian Pemerintah Kabupaten Agam yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut.
“Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang,” kata Benni.
Ia menjelaskan, jawaban pemerintah daerah telah disampaikan atas pandangan umum Fraksi PKS, PAN, NasDem, Demokrat, Gerindra, PPP, serta Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB. Menurut dia, seluruh pertanyaan dijawab sesuai substansi, sementara rincian teknis akan dibahas pada tahapan berikutnya.
Benni menegaskan harapannya agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 bisa segera disepakati. Penetapan tepat waktu, katanya, menjadi dasar penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
