Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh terus menggenjot efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal serta mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Langkah strategis ini dimatangkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Payakumbuh, Yasrizal, menegaskan bahwa penggunaan bahan pangan lokal menjadi kunci utama dalam program ini. Selain menjamin kualitas nutrisi bagi penerima manfaat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Langkah ini diyakini tidak hanya menjamin kesegaran dan kualitas bahan makanan, tetapi sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah dan memperkuat ekosistem UMKM di Payakumbuh,” ujar Yasrizal.
Selain aspek bahan baku, Pemkot Payakumbuh juga memprioritaskan aspek keamanan pangan. Yasrizal menginstruksikan percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang masih dalam proses. Hal ini krusial untuk memastikan makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita benar-benar aman dan higienis.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal rantai pasok pangan lokal. Pihaknya berkomitmen memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas bagi seluruh SPPG.
“Dinas Ketahanan Pangan siap berkolaborasi, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas,” ungkap Edvidel.
Hingga saat ini, program MBG di Payakumbuh telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 23 dari 32 SPPG telah beroperasi penuh, melayani sekitar 58.000 jiwa atau 93,5 persen dari total target 62.000 penerima manfaat. Pemkot Payakumbuh optimistis target penuh akan segera tercapai seiring dengan percepatan operasional SPPG yang masih dalam tahap persiapan.
Sebagai bentuk transparansi, hasil koordinasi ini akan dilaporkan secara terintegrasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala dinas terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, serta para pengelola SPPG di wilayah setempat.
