Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD menjadi salah satu langkah penting untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar dalam kegiatan Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 di Padang, Jumat (25/9/2026).
Arry mengatakan, digitalisasi transaksi keuangan daerah kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pemerintahan yang terbuka dan modern.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan ETPD tidak hanya sebatas memindahkan transaksi ke sistem digital. Lebih jauh, ETPD menjadi alat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Arry, tujuan itu hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan lain membangun kemitraan yang kuat.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital mendukung efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, inovasi tersebut harus memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” kata Arry.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian Puji Gunawan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, serta Bupati Padang Pariaman.
Pemprov Sumbar berharap penguatan sinergi itu dapat mendorong implementasi ETPD berjalan lebih optimal. Dengan begitu, tata kelola keuangan daerah diharapkan semakin modern, sementara masyarakat juga kian mudah bertransaksi dengan pemerintah daerah.
