Arosuka, Solok – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026), untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat. Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
Gibran menekankan agar kebutuhan mendesak warga segera dipenuhi, mulai dari bantuan dasar, pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan bagi kelompok rentan. Ia juga meminta pendataan warga yang masih memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara, agar pemerintah dapat menyiapkan keringanan melalui skema restrukturisasi.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Selain itu, ia meminta pemulihan lahan pertanian dipercepat. Menurut Gibran, Kabupaten Solok memegang peran penting dalam produksi pangan Sumatera Barat dan nasional, terutama komoditas padi dan bawang, sehingga sektor pertanian harus segera pulih agar aktivitas ekonomi warga kembali bergerak.
Ia juga menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Dalam penyaluran bantuan, Gibran turut memberi perhatian khusus kepada lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil.
Untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana, Gibran menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong mempercepat mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran juga meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terukur melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun relokasi bangunan di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, ia mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari ancaman bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal lama dan sumber mata pencaharian warga. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan ekonomi tanpa menambah risiko.
Gibran juga mengajak pemerintah dan masyarakat menjaga kekompakan agar pemulihan Kabupaten Solok berjalan cepat. Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan warga menjadi kunci agar penanganan berlangsung tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi prioritas utama yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Ia menilai langkah itu mendesak karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi dan berpotensi memicu bencana susulan.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah mengirim surat kepada seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di daerah masing-masing. Kegiatan itu dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan material penghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lain.
Pekerjaan itu dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok siaga bencana, dan komunitas pencinta alam. Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk memperlancar pembersihan di lapangan.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana ini. Pencarian terhadap satu warga yang masih hilang juga terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan, dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB menyebut kebutuhan dasar warga terdampak tetap dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus pengungsi. Pemerintah juga menyiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan bagi warga dengan rumah rusak berat. Adapun bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan banjir bandang pada Senin (21/9) telah menewaskan satu orang dan meninggalkan satu warga dalam pencarian. Bencana itu juga menyebabkan satu orang luka berat dan tiga orang luka ringan, sementara 480 warga terdampak dan sebagian mengungsi ke rumah keluarga serta sejumlah lokasi pengungsian.
Kerusakan juga melanda sejumlah infrastruktur, mulai dari enam gedung perkantoran rusak berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, hingga puluhan rumah warga. Pemerintah daerah menaksir kerugian sementara mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Fokus penanganan meliputi pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai dan fasilitas pemerintahan, penyaluran logistik, pelayanan bagi warga terluka, serta koordinasi antarlembaga.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan, dan kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran untuk pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
