Politik

KNPI Sumatera Barat Perlu Mengembalikan Marwah Kepemimpinan Intelektual Pemuda

Saatnya mengembalikan KNPI sebagai ruang adu gagasan, bukan sekadar arena transaksi elite.

Logo KNPI Sumatera Barat dengan latar belakang suasana diskusi kepemudaan dalam menyongsong Musda.

Padang – Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat memicu kekhawatiran publik. Forum tertinggi pemuda tersebut kini disorot karena dinilai bergeser menjadi ajang konsolidasi elite atau “Musyawarah Uda-Uda” yang minim diskursus intelektual.

Aktivis dan pemerhati kepemudaan menilai, KNPI yang seharusnya menjadi laboratorium kaderisasi justru terjerat aroma politik praktis. Kontestasi kepemimpinan saat ini diduga lebih mengedepankan kedekatan dengan lingkar kekuasaan dan kekuatan finansial, alih-alih menguji rekam jejak atau visi pemberdayaan ekonomi kreatif.

“Ketika kedekatan dengan pemegang otoritas dan kekuatan finansial menjadi tiket utama, pesan yang sampai kepada generasi muda menjadi keliru: bahwa proses panjang berorganisasi dan mengasah gagasan tidak lagi menjadi prasyarat utama untuk memimpin,” tulis pengamat dalam analisanya.

ID - Student Promo Semester Break

Ketegangan semakin memuncak saat perdebatan aturan batas usia pencalonan mencuat. Sebagian pihak mendesak batasan usia maksimal 30 tahun sesuai UU No. 40 Tahun 2009. Namun, pihak lain merujuk pada AD/ART KNPI yang masih menetapkan batas usia di bawah 40 tahun.

Ketidaksinkronan aturan ini memicu persepsi negatif di kalangan pemerhati. Regulasi tersebut dicurigai digunakan sebagai instrumen untuk menjegal kandidat tertentu demi memuluskan skenario politik yang telah disusun di balik layar.

Kondisi ini diperparah dengan pola penggalangan dukungan yang membuat demokrasi organisasi terasa pengap. Suara pemilik hak pilih di tingkat kabupaten/kota disinyalir telah “dikunci” sejak awal, sehingga Musda berisiko hanya menjadi seremoni legalisasi keputusan lobi-lobi elite.

Masyarakat Sumatera Barat berharap KNPI dapat kembali ke khittahnya sebagai ruang intelektual yang bermartabat. Tanpa adu gagasan yang terbuka dan kemandirian dari bayang-bayang pemilik modal, pergantian nakhoda di KNPI dikhawatirkan hanya akan melahirkan pemimpin administratif yang miskin terobosan substantif bagi persoalan pemuda di lapangan.