Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini meningkatkan status kewaspadaan terhadap ancaman narkoba menyusul indikasi perubahan status wilayah tersebut dari sekadar jalur perlintasan menjadi daerah produksi narkoba. Menanggapi fenomena tersebut, Pemprov Sumbar mendesak seluruh kepala daerah untuk segera merumuskan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menekankan bahwa penanganan narkoba tidak bisa lagi dibebankan secara sektoral kepada kepolisian atau BNN saja. Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas instansi dan keterlibatan aktif kepala daerah hingga ke tingkat masyarakat.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Vasko saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Vasko berharap forum yang melibatkan bupati dan wali kota se-Sumbar ini menghasilkan aksi nyata, bukan sekadar diskusi. Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak menunggu kondisi semakin memburuk untuk mulai bergerak.
Di sisi lain, Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, memaparkan data yang mengkhawatirkan terkait kerentanan generasi muda. Berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025, sebanyak 85.666 penduduk Sumbar usia 15–24 tahun diperkirakan telah terpapar narkoba.
Toton menyoroti pula minimnya fasilitas rehabilitasi, di mana dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada, hanya lima hingga enam yang aktif beroperasi. Ia pun mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan rumah sakit daerah sebagai pusat rehabilitasi rawat inap.
Untuk membentengi masyarakat, BNNP mendorong penguatan program Desa Bersinar serta integrasi materi antinarkoba ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Langkah ini dinilai krusial mengingat saat ini terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, dengan sembilan di antaranya masuk dalam kategori bahaya.
Sebagai solusi jangka panjang untuk menekan angka penyalahgunaan di kawasan rawan, BNNP mengusulkan pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda. Dengan menyediakan keterampilan dan peluang usaha, diharapkan masyarakat memiliki aktivitas produktif sehingga tidak mudah terjerumus dalam lingkaran peredaran gelap narkoba.




