Ekonomi

Gubernur Sumatera Barat Dukung Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah

Langkah ini dinilai menjadi solusi inovatif untuk percepat pembangunan infrastruktur daerah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri sarasehan nasional terkait RUU Obligasi Daerah di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut positif wacana penerbitan aturan mengenai obligasi daerah sebagai terobosan baru dalam membiayai pembangunan. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalisir ketergantungan daerah terhadap skema pendanaan konvensional yang selama ini terbatas.

Dukungan tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri Sarasehan Nasional terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Mahyeldi menekankan bahwa instrumen obligasi daerah mampu menjadi solusi strategis di tengah tantangan kapasitas fiskal yang dialami banyak pemerintah daerah. Menurutnya, regulasi yang matang akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi daerah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

ID - Student Promo Semester Break

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.

Meski membuka pintu bagi inovasi pembiayaan, Gubernur mengingatkan bahwa implementasi obligasi daerah harus dibarengi dengan tata kelola yang ketat. Ia menyoroti pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas agar dana yang dihimpun benar-benar terserap ke sektor produktif.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam forum yang sekaligus menjadi momen penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI tersebut, Mahyeldi berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu memberikan kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa setiap inovasi pembiayaan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal daerah.

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.