Lubuk Basung – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam berupaya menekan angka ketidakaktifan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pelatihan manajerial intensif bagi pengurus dan pengawas. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026, di Hotel Sakura Syariah ini bertujuan memperbaiki tata kelola organisasi yang selama ini menjadi hambatan utama operasional koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Agam, Endrimelson, menekankan pentingnya profesionalisme dalam mengelola koperasi. Menurutnya, keberlangsungan KDMP terletak pada penguatan tiga pilar utama, yakni organisasi yang sehat, kompetensi pengurus, dan produktivitas usaha.
“Jaga amanah, jaga kekompakan, jangan berhenti belajar. Target kita membangun KDMP dengan organisasi yang sehat, pengurus kompeten, dan usaha produktif,” tegas Endrimelson saat membuka pelatihan, Rabu (18/11).
Upaya ini dilakukan menyusul data Bidang Koperasi yang menunjukkan bahwa dari 92 unit KDMP di wilayah tersebut, baru sebagian kecil yang mampu menjalankan unit usaha secara operasional. Kepala Bidang Koperasi, Eva Salmi, menjelaskan bahwa kendala utama mayoritas pengurus terletak pada aspek perencanaan usaha dan manajemen organisasi.
“Inilah yang kita perbaiki lewat pelatihan ini,” ujar Eva.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pendampingan langsung dari narasumber Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Materi yang diberikan mencakup tata kelola kelembagaan, mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga penyusunan AD/ART dan SOP yang baku.
Selain aspek manajerial, pelatihan ini juga membedah strategi pengembangan usaha spesifik seperti pengelolaan gerai sembako, Sentra Tani Agribisnis (STA), agen pupuk, hingga unit simpan pinjam. Peserta turut dibekali literasi akses permodalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) KDMP dan skema dana bergulir LPDB-KUMKM, serta materi mengenai digitalisasi pelaporan dan promosi produk.
Pemerintah Kabupaten Agam berharap pelatihan ini dapat mendorong pengurus untuk menjalankan unit usaha secara lebih profesional dengan menyesuaikan kebutuhan anggota serta potensi ekonomi di nagari masing-masing.




