Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat pemulihan infrastruktur pengairan yang rusak akibat banjir dengan mengerjakan 21 paket fisik melalui Dinas PUPR menggunakan dana Transfer Ke Daerah (TKD). Pekerjaan ini mencakup penanganan drainase, irigasi, hingga sejumlah aliran sungai yang terdampak bencana.
Pemantauan progres dilakukan di Daerah Irigasi (DI) Lubuk Minturun pada Kamis, 24 September 2026. Titik ini menjadi salah satu prioritas dalam perbaikan pascabencana, mengingat banjir sempat melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada November dan Desember 2025.
Sejumlah pekerjaan tersebar di kawasan yang membutuhkan pengendalian air dan pemulihan fungsi pengairan. Di Kecamatan Koto Tangah, penanganan dilakukan di Lubuk Minturun dan sekitarnya. Pekerjaan juga menyasar aliran Sungai Guwo di Kecamatan Kuranji, Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo, serta aliran Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan.
Petugas juga memantau beberapa titik lain, seperti Drainase Kampung Apa, Drainase Surau Lubuk, DI Lubuk Minturun, dan Irigasi Lubuk Minturun 2.
Dari hasil pemantauan, progres pekerjaan DI Lubuk Minturun telah mencapai 40 persen. Capaian itu melampaui target awal 30 persen, atau lebih cepat 10 persen dari rencana.
Pekerjaan tersebut dijadwalkan selesai pada 9 November 2026 sesuai kontrak. Namun, pihak kontraktor menyatakan upaya penyelesaian akan dipercepat.
Kabid SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang sekaligus PPK, Well Of Sanora, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai pekerjaan berjalan lebih cepat dari target.
“Progres on schedule. Di DI Lubuk Minturun, progresnya telah mencapai 40 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian itu menunjukkan deviasi positif 10 persen dari target.
“Di schedule ini akan selesai tanggal 9 November, tetapi kontraktor berusaha lebih cepat,” katanya.
Percepatan ini dinilai penting karena jaringan irigasi tersebut menopang aktivitas ekonomi warga. Aliran airnya digunakan untuk mengairi sawah dan kolam perikanan milik masyarakat.
Karena itu, pemulihan fungsi irigasi diharapkan dapat membantu menjaga kebutuhan pengairan warga. Dinas PUPR juga menyiapkan tambahan pekerjaan untuk memperluas penanganan infrastruktur.
Saat ini, pemerintah tengah memproses empat paket fisik dari sisa efisiensi tender TKD. Anggaran itu akan diarahkan ke sejumlah wilayah yang masih membutuhkan penanganan, yakni Sungai Lareh, Kuranji, dan Lubuk Begalung.
Dengan tambahan paket tersebut, penanganan infrastruktur diharapkan menjangkau lebih banyak kawasan. Pemerintah juga dapat melanjutkan pemulihan sarana pengairan yang mendukung aktivitas warga.
Percepatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur Kota Padang dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
