Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Sosial RI mempercepat digitalisasi penanggulangan bencana dengan memperkuat aplikasi SAPILIN atau Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi. Langkah ini diambil agar respons pemerintah terhadap bencana berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.
Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Prof. Agus Zainal Arifin, di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut juga difokuskan pada penyamaan data kebencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Arry menuturkan, karakter geografis Sumbar membuat daerah itu rawan terhadap berbagai jenis bencana. Ia bahkan menyebut wilayahnya sebagai “supermarket bencana” dan menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang benar-benar akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Kami butuh dukungan berkelanjutan dari Kemensos untuk menguatkan kesiapsiagaan. SAPILIN adalah kunci agar respons kita terhadap bencana lebih presisi dan cepat,” ujar Arry.
Selain penguatan SAPILIN, Pemprov Sumbar dan Kemensos juga menjajaki kerja sama yang lebih luas. Kolaborasi itu mencakup pengelolaan pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), peningkatan kapasitas Tagana, distribusi logistik yang lebih efektif, hingga pemulihan ekonomi warga terdampak.
Prof. Agus Zainal Arifin menyambut langkah tersebut dan menegaskan bahwa peta rawan bencana harus menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman atau zona hijau. Kami berkomitmen mendukung penanggulangan bencana ini sesuai ketentuan,” tegas Prof. Agus.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak menyepakati penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen itu akan menjadi landasan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memitigasi risiko bencana ke depan.
