Lima Puluh Kota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menutup operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah bank tersebut gagal memenuhi ketentuan rasio permodalan hingga batas waktu yang diberikan.
Pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk pengawasan ketat untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan. “Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Roni.
Sebelum berakhir pada tahap likuidasi, bank ini sempat masuk dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang merosot di bawah 12 persen.
OJK kemudian meningkatkan status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026 setelah pengurus dan pemegang saham dinilai gagal melakukan upaya penyehatan permodalan maupun likuiditas sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Menindaklanjuti kegagalan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengeluarkan keputusan Nomor 157/ADK3/2026 pada 10 November 2026 yang meminta agar izin usaha BPR LPN Labuh Gunung dicabut dan segera dilakukan proses likuidasi.
Terkait proses tersebut, OJK memastikan bahwa nasabah tidak perlu panik. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengimbau seluruh nasabah agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk di BPR, tetap dijamin oleh LPS,” tegas pihak OJK.




