Padang – Analisis wacana kritis menyoroti penggunaan kata ganti “we” dalam kebijakan pendidikan di Inggris, membuka diskusi tentang bagaimana bahasa dapat membentuk hegemoni. Studi ini menyoroti peran penting bahasa dalam konteks kebijakan pendidikan.
Elly Delfia, Dosen Prodi Sastra Indonesia dan S2 Linguistik FIB Universitas Andalas, pada Jumat (27/6/2025) menjelaskan bahwa kajian ini didasarkan pada artikel berjudul “The Hegemony of Inclusion: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis of Deixis in Education Policy” karya Mulderrig (2012). “Artikel tersebut meneliti bagaimana kata ganti ‘we’ digunakan untuk melegitimasi kebijakan melalui gagasan ‘konsensus’ neoliberal,” jelasnya.
Artikel tersebut menggunakan metode linguistik korpus yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis Fairclough. Hal itu memperlihatkan semantik lebih fleksibel dari deiksis persona (kata ganti orang) yang dieksploitasi dengan sangat sistematis untuk mengklaim konsensus yang diperdebatkan secara politik. Analisis ini menyoroti bagaimana pemerintah merepresentasikan diri, keputusan, kebijakan, dan hubungannya dengan pemangku kepentingan lain melalui kata ganti “we”.
Delfia menambahkan, dalam analisis wacana kritis (AWK), bahasa dipandang sebagai semiotika sosial. “Teks-teks kebijakan tidak hadir dalam ruang hampa sosial, tetapi memiliki kompleksitas, perubahan historis, dan saling berkaitan secara konstitutif dengan konteks sosial,” ungkapnya pada Jumat (27/6/2025).
Kata ganti “we” memiliki kompleksitas referensial. Maknanya tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada konteks pembicaraan. Teks kebijakan terbuka untuk direkontekstualisasi dan ‘dikemas ulang’ untuk beragam audiens.
Model deiksis tradisional menempatkan pembicara atau penulis di pusat deiktik. Makna ditafsirkan dalam kaitannya dengan titik referensi. Segitiga utama dimensi semantik deiksis ditandai oleh pembicara/penulis (orang), waktu pengucapan (waktu), dan lokasi pembicara di tempat pengucapan (jarak).
Sistem deiksis menciptakan perbedaan mendasar dalam teks: self versus the others dan near versus far. Dalam kasus inklusif “we”, pembicara dan penerima terikat bersama, menciptakan solidaritas dan ikatan sosial. Eksklusif “we” memiliki efek sebaliknya dan tidak termasuk penerima dari pusat deiktik.
Perbedaan signifikan dari deiksis “we” opsi eksklusif dan inklusif adalah we ekslusif lebih banyak minta maaf dan yang inklusif lebih banyak menuduh. Distribusi fungsional dari “we”, inklusif we dan ekslusif we: tata kelola lindung nilai, lindung nilai, ambivalen we dan keharusan kebijakan, ketidakjelasan strategis, dan urutan tekstual “we”.
Strategi inklusi dianggap selaras dengan politik. Konsep inklusi adalah kunci untuk mengembangkan ‘Neoliberalisme dengan hati’, kapitalisme pasar bebas yang kompetitif secara global yang tidak ditantang secara serius, tetapi dimitigasi melalui kebijakan sosial yang sangat fokus pada pendidikan dan perolehan keterampilan untuk ‘kelayakan kerja’ dalam pengetahuan ekonomi yang cepat berubah. Fenomena penggunaan kata ganti “we” dengan makna “kami/kita” mengacu pada beberapa negara maju liberal dalam beberapa dekade terakhir di mana aktivasi individu, otonomi, partisipasi, dan tanggung jawab (terhadap diri sendiri dan orang lain) menjadi sentral kesejahteraan sosial ekonomi.
Delfia menyimpulkan, pemahaman tentang peran hegemoni deiksis “we” dalam wacana kebijakan pendidikan di Inggris dapat menginspirasi penyusunan wacana kebijakan di Indonesia.
