Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memacu digitalisasi pelayanan publik demi mewujudkan layanan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan pendampingan Standar Pelayanan (SP), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan standardisasi jenis pelayanan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (3/10).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang sederhana, cepat, dan transparan. “Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong agar seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, sejalan dengan visi terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan,” ujarnya.
Arry menambahkan, optimalisasi SIPPN akan memperkuat percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sumbar. SIPPN dinilai strategis sebagai basis data terintegrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov Sumbar. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Dr. Ajib Rakhmawanto, menekankan pentingnya standar pelayanan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan.
“Standar pelayanan adalah kunci dan tolak ukur agar layanan publik dapat berjalan dengan baik, pasti, dan terukur. Semua jenis layanan di provinsi, kabupaten, dan kota harus memenuhi standar yang jelas,” tegas Ajib.
Ajib juga mengapresiasi capaian Sumbar yang telah memiliki data valid sebesar 85% dalam SIPPN. Ia bahkan menjadikan Sumbar sebagai contoh bagi daerah lain. “Sumatera Barat akan kami jadikan role model, karena sudah memiliki data valid yang sangat baik. Harapan kami, data ini terus diperbaiki agar semakin akurat dan memudahkan peningkatan kualitas layanan publik ke depan,” ungkapnya.
Saat ini, Pemprov Sumbar tengah menjalankan berbagai strategi peningkatan layanan publik, mulai dari penguatan regulasi, pengembangan platform digital terintegrasi (SEPAKAT), kompetisi pelayanan prima dan inovasi publik, kerja sama dengan mitra strategis, hingga peningkatan kapasitas ASN.
“Kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari Kementerian PANRB agar kualitas pelayanan publik di Sumbar terus meningkat sesuai standar nasional,” pungkas Sekda Arry Yuswandi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumbar Dina Febri Yanti, seluruh Kepala OPD, serta Kepala Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
