Dharmasraya – Warga Kampung Surau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menuntut penundaan replanting perkebunan kelapa sawit oleh PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ) hingga hak-hak mereka dipenuhi. Tuntutan ini muncul karena warga merasa perjanjian awal yang disepakati lebih dari 30 tahun lalu belum direalisasikan.
Masyarakat Kampung Surau mendesak PT BPSJ menghentikan tahapan awal replanting yang telah dimulai. Mereka menilai perusahaan belum memberikan manfaat signifikan selama beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami malah banyak mendapat mudarat, salah satunya adalah bencana banjir musiman akibat rusaknya kawasan hutan penyangga di hulu sungai,” kata Syefri Yuneldi, tokoh masyarakat Kampung Surau, Rabu (22/10/2025).
Syefri menjelaskan, perjanjian awal menyebutkan 70 persen dari 1.000 hektare lahan yang diserahkan masyarakat akan dikembalikan kepada warga Kampung Surau, dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah. Namun, realisasinya belum jelas. “Karena itu, kami mendatangi kantor PT BPSJ hari ini. Kami ingin mereka menghentikan proses replanting sebelum menyelesaikan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Warga berharap Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, turun tangan sebagai penengah antara warga dan perusahaan untuk mencegah konflik yang lebih besar.
Menanggapi tuntutan warga, Humas PT BPSJ, Basmar, membenarkan bahwa perusahaan telah memulai tahapan awal replanting, namun di Kabupaten Sijunjung, bukan di Dharmasraya. “Kami belum melakukan penumbangan di wilayah Dharmasraya,” ujarnya.
Basmar menambahkan, pihaknya menunggu arahan dari Bupati Annisa terkait permintaan masyarakat Kampung Surau. “Kami tahu masyarakat sudah menyurati beliau,” kata Basmar, seraya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Bupati Dharmasraya kepada pihak perusahaan.
