Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan kebijakan daerah sebagai akar masalah tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga kelangkaan solar yang terus berulang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didesak untuk mengambil langkah konkret dan sistematis dalam mengatasi persoalan tersebut.
Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKB, Firdaus, secara langsung menyatakan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, akar persoalan ekonomi di masyarakat juga harus menjadi fokus utama.
“Masalah tambang dan perikanan ilegal ini bukan hal baru. Tapi yang sering terjadi, tindakan di lapangan tidak konsisten. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan berkelanjutan, bukan reaktif,” tegas Firdaus baru-baru ini.
Firdaus menambahkan, solusi jangka panjang adalah membuka lapangan kerja dan memberikan alternatif usaha yang layak bagi masyarakat. Ia menilai, kesejahteraan masyarakat akan mengurangi keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
Selain itu, Firdaus menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan penanganan yang efektif dan tidak tumpang tindih.
Menanggapi praktik illegal fishing, Firdaus menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis kepada nelayan. Ia mendukung upaya Pemprov Sumbar dalam mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, namun hal itu harus disertai bantuan nyata di lapangan.
“Kalau nelayan tidak dibantu alat tangkapnya, tentu mereka sulit beralih. Pemerintah harus turun langsung, bantu dengan fasilitas dan pelatihan, bukan hanya imbauan,” jelasnya.
Terkait kelangkaan BBM, Firdaus menilai hal itu mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia mendesak SPBU untuk mematuhi aturan pembatasan pembelian.
“Tambahan kuota tidak akan berarti kalau penyalurannya tidak diawasi. SPBU harus diajak patuh terhadap aturan pembatasan pembelian. Jika tidak, yang diuntungkan hanya oknum-oknum tertentu, bukan masyarakat kecil,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Firdaus berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat sekaligus melindungi sumber daya alam Sumbar dari eksploitasi ilegal.
“PKB berpandangan bahwa pembangunan harus berkeadilan. Kita ingin sumber daya alam ini memberi manfaat untuk rakyat, bukan dirusak oleh pihak yang mencari keuntungan sesaat,” pungkas Firdaus.
