Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan bencana melalui pertemuan Forkopimda, BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digelar di Taman Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Padang, Kamis (8/1/2026).
Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah. “Keamanan hanya akan terwujud jika seluruh elemen bekerja solid dan saling mendukung,” ujarnya.
Gatot mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk menjaga kondusivitas daerah, terutama dalam mengantisipasi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Ia juga mengapresiasi upaya penanganan yang telah dilakukan berbagai pihak. “Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak,” lanjutnya.
Menurut Gatot, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, melainkan juga dari kemampuan instansi terkait memberikan layanan yang terkoordinasi. Ia menekankan agar komunikasi lintas sektor terus diperkuat agar setiap langkah penanganan berjalan selaras dan efektif.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, sependapat dan menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga vertikal lain untuk mempercepat solusi atas permasalahan publik dan menjaga kestabilan daerah. Pemerintah daerah berupaya memperkuat kerja sama tersebut demi terciptanya Sumbar yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.
Kepala Bea Cukai Sumatera Barat, Suryana, menyebut pertemuan ini sebagai momentum untuk mempererat kepercayaan dan koordinasi lintas sektor. “Bea Cukai siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda dalam mendukung kebijakan strategis serta penguatan perekonomian daerah,” tegas Suryana.
Acara silaturahmi itu diisi dengan komitmen berbagai instansi vertikal untuk mendukung kebijakan strategis daerah. Para pejabat menilai bahwa stabilitas keamanan dan koordinasi antarinstitusi menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
