Padang – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dipandang krusial untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sumbar, menegaskan bahwa usulan ini merupakan langkah berani dari kepala daerah dalam menghadapi kondisi keuangan yang menantang. Ia menilai, pengambilalihan beban gaji ASN oleh pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk fokus pada pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD yang mengawal fungsi anggaran, saya melihat usulan Gubernur sangat masuk akal dan perlu didukung,” ujar Firdaus, Kamis (9/10). “Jika pusat bisa menanggung beban gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa digunakan untuk pembangunan yang langsung dirasakan rakyat.”
Menurut Firdaus, pengurangan TKD hingga mencapai Rp2,6 triliun untuk Sumbar dan sekitar Rp533 miliar untuk Pemerintah Provinsi menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa sebagian besar APBD tersedot untuk belanja pegawai, sementara masyarakat menantikan realisasi program-program yang berdampak langsung.
Lebih lanjut, Firdaus menekankan bahwa DPRD akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah guna memastikan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran. Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka dialog yang konstruktif dengan pemerintah daerah terkait kebijakan pemotongan anggaran.
“Kami akan lebih ketat mengawasi. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang harus dijaga agar betul-betul bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi rakyat,” tegas Firdaus.
Firdaus mengajak seluruh elemen, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersinergi dan berinovasi dalam menghadapi situasi yang ada. Ia meyakini bahwa Sumatera Barat memiliki potensi besar yang dapat dikelola secara optimal untuk mencapai kemandirian daerah.
