Tanah Datar – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren (ponpes). Alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan keagamaan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 menjadi sorotan tajam.
Yonnarlis, juru bicara Fraksi PKB, pada Selasa (9/7/2025) menyampaikan kekecewaannya dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD. Ia menilai pemerintah daerah kurang memiliki komitmen nyata dalam memperkuat pesantren. “Kami tidak melihat adanya program yang terukur dan terfokus untuk memperkuat kelembagaan pesantren. Baik itu dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, maupun dukungan operasional yang memadai. Ini jelas mengkhawatirkan,” tegas Yonnarlis.
Fraksi PKB, lanjut Yonnarlis, mendesak pemerintah daerah untuk segera merumuskan strategi yang jelas dalam mendukung kemandirian pesantren. Menurutnya, pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat. “Pesantren jangan terus-menerus diposisikan sebagai objek. Saatnya mereka diberdayakan sebagai subjek pembangunan, khususnya dalam penguatan ekonomi keumatan,” ujarnya pada Selasa (9/7/2025).
Dalam rekomendasinya, Fraksi PKB mendorong pengembangan potensi ekonomi pesantren melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis pertanian, peternakan, perdagangan, serta produksi halal. Model ini dinilai efektif sebagai pendorong kemandirian ekonomi pesantren dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Yonnarlis mencontohkan, “Model ekonomi berbasis pesantren terbukti berhasil di berbagai daerah. Tanah Datar harus bisa mencontoh dan menyesuaikan dengan potensi lokal,”.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan di berbagai nagari. Menurutnya, masih banyak wilayah yang tertinggal dalam hal akses jalan, ketersediaan air bersih, dan fasilitas publik yang memadai. “Kita butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar jargon. Pembangunan harus merata hingga ke pelosok nagari, termasuk sarana pendidikan keagamaan,” pungkasnya.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberlangsungan pesantren dan pemerataan pembangunan di Tanah Datar. Mereka menuntut agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan peran strategis pesantren dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
