Padang – Perbaikan pasokan komoditas dan respons cepat pemerintah daerah pascabencana mendorong Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi terdalam di Indonesia pada Januari 2026, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) menyusut -1,15% (mtm).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, menyatakan perbaikan distribusi dan kebijakan daerah sebagai faktor utama penurunan harga. “Deflasi didukung oleh perbaikan sarana transportasi dan distribusi yang sempat terdampak bencana, serta kebijakan strategis Pemkot Padang yang memberikan diskon tarif PAM sebesar 50%,” ujar Andy dalam siaran pers, Selasa (3/2/2026).
Perbaikan jalur distribusi menekan biaya logistik sehingga tarif angkutan antar kota tercatat turun tajam 17,22% (mtm). Sementara itu, kebijakan diskon tarif air minum di Kota Padang meningkatkan daya beli rumah tangga untuk belanja barang lain, yang ikut menekan tekanan harga.
Dari kelompok pangan (volatile foods), limpahan pasokan hortikultura menjadi penopang utama deflasi. Stok cabai merah dan bawang merah melimpah setelah pasokan masuk dari sentra produksi lokal serta dari Sumatera Utara dan Jawa, sehingga harga kedua komoditas tersebut merosot. Namun Andy mencatat penurunan harga itu masih tertahan oleh kenaikan pada beberapa komoditas seperti beras, tomat, dan produk perikanan akibat faktor musiman dan kerusakan lahan pertanian pascabencana.
Secara spasial, seluruh wilayah pantauan IHK di Sumatera Barat mencatat deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi terdalam sebesar -1,84% (mtm), diikuti Kota Padang -1,02%, Kabupaten Dharmasraya -0,92%, dan Kota Bukittinggi -0,73%.
Meskipun deflasi bulanan dalam, laju inflasi tahunan (yoy) Sumatera Barat masih tercatat 3,92%, sedikit di atas sasaran nasional. Andy menjelaskan beberapa penyumbang inflasi tahunan, antara lain kenaikan harga emas perhiasan terkait ketidakpastian geopolitik yang memberi andil 0,13%, kenaikan harga mobil terkait pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, serta efek dasar rendah (low-base effect) setelah berakhirnya kebijakan diskon listrik tahun sebelumnya.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Rencana tindakan meliputi percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana melalui forum HLM TPID, intensifikasi operasi pasar lewat Gerakan Pangan Murah, perluasan program hilirisasi pangan seperti Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT, serta kampanye diversifikasi konsumsi beras.
“Sinergi pengendalian inflasi akan terus dioptimalkan agar inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% pada sisa tahun 2026,” tutup Andy Setyo Biwado.
