Padang – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI terus berupaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menegaskan komitmen ini saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/10/2025).
“Kemenkumham adalah satu-satunya kementerian yang berani membentuk kantor wilayah di tengah situasi efisiensi anggaran nasional,” kata Menteri Pigai. Ia menjelaskan bahwa pembentukan kantor wilayah di 34 provinsi merupakan langkah strategis yang berani.
Menurut Pigai, Kemenkumham menjadi kementerian pertama yang melantik pejabat eselon I hingga IV pada Januari 2025, meskipun prosesnya telah rampung sejak November 2024. Ia mengibaratkan Kemenkumham yang baru berumur 12 bulan sebagai kantor yang sudah berdiri 80 tahun dengan fondasi yang kuat.
Menteri Pigai juga menyoroti peran strategis Kemenkumham yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. “Kementerian HAM mengurusi interpersonal manusia, mulai dari hubungan suami istri hingga kepala negara. Ini pekerjaan besar dan akan menjadi semakin besar karena menyentuh langsung kehidupan rakyat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri HAM asal Papua ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif dan profesional. “Tiru gaya kepemimpinan saya. Saya tidak melihat dari mana asal seseorang atau dari kalangan apa. Selama ia bisa bekerja secara profesional, saya gandeng,” tandasnya.
Kemenkumham berencana memperkuat struktur organisasi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun ini dan tahun berikutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Dewi Nofyenti, melaporkan bahwa pihaknya telah menempati gedung sewa baru. Namun, Kanwil Kemenkumham Sumbar masih menghadapi tantangan terkait SDM. “Jumlah SDM kami saat ini baru 13 orang. Satu posisi strategis, yakni salah satu Kepala Bidang (Kabid), yakni Kabid Instrumen dan Penguatan HAM masih kosong,” jelasnya.
Dewi menambahkan, koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan kantor dan SDM telah dilakukan dengan Pemprov Sumbar, namun belum dapat dipenuhi saat ini. Meskipun demikian, Dewi Nofyenti berkomitmen bahwa Kanwil Kemenkumham Sumbar siap menjadi ujung tombak pelayanan HAM di wilayah Sumbar dengan penguatan kapasitas ASN dan rencana penambahan SDM dari pusat.
