Padang Pariaman – Pemerintah pusat secara resmi memulai pembangunan 200 unit hunian sementara (Huntara) di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Seremoni *groundbreaking* yang menandai dimulainya proyek vital ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Sabtu (13/12/2025).
Pembangunan Huntara di atas lahan seluas 1,74 hektare milik PLN ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan tenang. “Hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan tenang,” ujar Menko PMK Pratikno.
Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat proses pemulihan dengan memprioritaskan keselamatan dan keberlanjutan. Penanganan bencana dilakukan secara terintegrasi, mencakup seluruh tahapan mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. “Koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam penanganan ini,” tambah Pratikno.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik dan mengapresiasi penuh dukungan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ini. “Groundbreaking Huntara ini memberi harapan baru bagi masyarakat kami untuk bangkit,” kata Mahyeldi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan secara aktif mengawal pembangunan Huntara agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Pendanaan untuk pembangunan 200 unit Huntara ini bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara *groundbreaking* turut dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian, Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat.
