Jakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya mempercepat reformasi birokrasi dengan mengadopsi kebijakan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan BKN. “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat,” ujarnya, Kamis (20/11/2025). Ia menambahkan, pihaknya akan segera mengadaptasi kebijakan BKN, seperti automasi kenaikan pangkat dan penyederhanaan uji kompetensi.
Menurut Zulmaeta, sembilan kebijakan baru BKN dan data terbaru kondisi ASN nasional akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan adaptif. Pemetaan talenta ASN secara terstruktur dan percepatan automasi layanan kepegawaian menjadi prioritas utama.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4, yaitu reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini bertujuan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan represif menjadi responsif.
Rakornas 2025 juga mengungkapkan data terbaru jumlah ASN nasional yang mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data ini menjadi dasar bagi daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.
Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif. Zulmaeta menilai perspektif tersebut sangat penting bagi daerah. Ia menekankan, layanan kepegawaian yang cepat dan responsif sangat dibutuhkan, terutama bagi kota yang sedang memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan sektor ekonomi.
