Jakarta – Pemerintah pusat menunjuk Sumatera Barat sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera. Keputusan ini diumumkan usai pertemuan di Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (8/10).
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyatakan program ini sebagai investasi masa depan bangsa. “Ini bukan sekadar sekolah, ini investasi masa depan bangsa. Dan kami melihat Sumatera Barat, khususnya Dharmasraya dan Solok, sangat siap menyambutnya,” kata Agus Jabo secara langsung.
Dharmasraya dan Solok akan menjadi lokasi percontohan pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat. Dua sekolah rintisan, SRMP 4 dan SRMP 5, akan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah permanen. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai paling siap karena telah melengkapi dokumen teknis dan administratif, termasuk persetujuan penggunaan lahan dari Kementerian PUPR.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. “Kami sangat bersyukur Sumatera Barat dipercaya. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan pembangunan ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dharmasraya dan Solok kami pilih karena masih banyak anak di sana yang belum punya akses pendidikan memadai,” ujar Vasko.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis untuk pengembangan SDM di daerahnya. “Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kami. Kami sangat membutuhkan ini, apalagi di daerah kami belum banyak akses pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar,” kata Annisa.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai konsep pendidikan terpadu dari SD hingga SMA dalam satu kawasan, khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terendah (desil satu). Sekolah ini akan menampung hingga 1.000 siswa dan dilengkapi fasilitas asrama, makanan, serta beasiswa penuh yang ditanggung negara. Investasi pembangunan sekolah ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar, dengan target tender dimulai tahun ini.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan langsung Presiden RI untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pertemuan di Kementerian Sosial dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dharmasraya, serta pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar.
