Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong untuk segera memanfaatkan lahan negara dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna merelokasi warga yang terdampak bencana banjir bandang. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melalui sambungan telepon pada Rabu (17/12/2025).
Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi di lapangan untuk mempercepat proses relokasi, terutama bagi warga yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni. “Jika ada tanah negara atau lahan BUMN di wilayah terdampak, silakan koordinasikan di lapangan untuk relokasi warga yang tidak bisa kembali ke tempat tinggal semula,” tegas Prasetyo. Pemerintah pusat mendorong percepatan relokasi agar masyarakat terdampak bencana segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak.
Pemanfaatan lahan negara menjadi alternatif solusi ketika daerah mengalami kesulitan dalam membebaskan lahan. “Jika ada Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, bisa dimanfaatkan. Lahan BUMN juga bisa dikoordinasikan,” imbuh Prasetyo. Mensesneg meminta Pemprov Sumbar segera berkoordinasi dengan pemilik lahan, pengelola, serta pemerintah kabupaten dan kota terkait.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota terdampak, memetakan ketersediaan lahan, dan memastikan kesiapan warga untuk direlokasi. “Ini arahan yang sangat jelas. Penggunaan tanah negara atau BUMN untuk relokasi dimungkinkan, dan akan segera kami tindak lanjuti,” kata Mahyeldi.
Saat ini, empat daerah di Sumatera Barat telah melaporkan kesiapan lahan relokasi, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman. Dengan adanya arahan dari pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan tempat tinggal yang aman serta layak bagi masyarakat yang terdampak bencana.
