Padang – Pemerintah Kota Padang mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 untuk memperkuat penanggulangan dampak bencana. Kebijakan strategis ini disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Palanta Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).
Penjabat (Pj) Sekda Kota Padang, Raju Minropa, merinci bahwa total pagu TKD tahun 2026 mencapai Rp371.851.350.000. Hingga saat ini, kas daerah telah menerima kucuran dana sebesar Rp217.226.709.000 yang disalurkan dalam dua termin, yakni pada 26 Februari dan 31 Maret 2026.
“Total dana yang sudah masuk ke kas Pemkot berjumlah Rp217.226.709.000. Artinya, masih ada sisa dana sekitar Rp154.624.641.000 yang akan disalurkan pada tahap berikutnya,” jelas Raju.
Selain dana TKD, Pemkot Padang juga telah merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp900.000.000 untuk mendukung program-program daerah.
Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900, Raju menjelaskan bahwa alokasi dana TKD difokuskan pada tiga fase penanganan bencana, mulai dari mitigasi pra-bencana, penanganan tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Fadly Amran menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mengelola anggaran dengan prinsip transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur vital menjadi prioritas utama.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran di TAPD untuk fokus mengarahkan anggaran pada program prioritas yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Utamakan sektor infrastruktur vital dan percepatan pemulihan ekonomi agar dampaknya segera dirasakan oleh warga,” tegas Fadly.
Fadly juga mewanti-wanti jajarannya untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran guna meminimalisir terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Ia meminta setiap program dieksekusi tepat waktu sesuai regulasi agar target pembangunan daerah tahun 2026 tercapai secara optimal.
