Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pemulihan akses transportasi di tengah gangguan infrastruktur yang turut memengaruhi jalur logistik utama. Di saat yang sama, pemerintah daerah berupaya menjaga kelancaran distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap tersedia selama masa pemulihan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran Polda Sumatera Barat.
Menurut Arry, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar setiap langkah penanganan berjalan saling terhubung, mulai dari perbaikan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, hingga memastikan distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat tetap berlangsung.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar setiap kendala di lapangan dapat ditangani secara cepat dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan,” kata Arry Yuswandi dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026).
Salah satu titik yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah Bungus. Wilayah itu dinilai strategis karena menjadi jalur distribusi penting menuju sebagian besar daerah di Sumatera Barat. Pemerintah pun mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan Jembatan Jurai di Bungus dengan menambah jam kerja dan menerapkan sejumlah langkah teknis agar akses transportasi segera pulih.
Selain mengejar penyelesaian infrastruktur, pemerintah bersama instansi terkait juga mengatur arus lalu lintas di titik-titik prioritas. Pemantauan lapangan dilakukan secara berkala, disertai evaluasi harian untuk memastikan distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat tetap bergerak.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Susmelawati mengatakan kepolisian turut mendukung langkah pemerintah daerah melalui koordinasi lapangan bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama di jalur distribusi yang padat.
Ia menjelaskan, Polda Sumbar telah menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk melakukan pengaturan lalu lintas di titik kemacetan sekaligus mengawal mobilitas kendaraan logistik agar distribusi BBM ke berbagai daerah berjalan lebih optimal.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama proses pemulihan berlangsung, sehingga distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Susmelawati.
Arry menegaskan, koordinasi itu tidak hanya ditujukan untuk mengurai antrean BBM, tetapi juga menjaga kelancaran rantai pasok berbagai kebutuhan masyarakat yang bergantung pada transportasi darat.
“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan optimal. Tujuannya bukan hanya mempercepat normalisasi distribusi BBM, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan distribusi kebutuhan masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi bersama seluruh instansi terkait sampai distribusi kembali normal.
Pemerintah juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk terus bersinergi dalam pengaturan di wilayah masing-masing agar pemulihan berlangsung lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
