Padang – Pemerintah pusat memastikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk Kota Padang tetap sebesar Rp371.851.350.000. Dana itu diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur sekaligus mendukung mitigasi bencana di ibu kota Sumatra Barat tersebut.
Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh program yang dibiayai melalui anggaran itu benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (14/4/2026).
“Pastikan seluruh anggaran digunakan tepat sasaran, sesuai prioritas dan kebutuhan riil di lapangan,” kata Fadly.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah program sebagai prioritas. Di antaranya pembangunan pembatas TPU, rekonstruksi pagar dan drainase tersier di bantaran sungai, serta perbaikan drainase limbah hingga ke hulu sungai.
Pemkot Padang juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat berat dan armada penunjang yang dibutuhkan dalam mitigasi kekeringan dan menjaga kebersihan kota. Sejumlah kebutuhan strategis lain yang dinilai mendesak juga ikut masuk dalam pembahasan.
Fadly kembali menekankan agar setiap belanja daerah memberi dampak langsung bagi masyarakat. “Alokasi anggaran harus tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan para kepala OPD.
Di luar sektor infrastruktur, Pemkot Padang juga memberi perhatian pada penyaluran bantuan kebencanaan berbasis by name by address. Pemeriksaan bantuan pertanian yang terdampak, termasuk penambahan material lampu PJU dan jaringan penerangan di kawasan yang terkena banjir pada akhir 2025, turut menjadi fokus.
Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menyebut seluruh usulan akan dievaluasi dan pelaksanaannya dikawal agar tetap akuntabel. Ia menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus membangun kembali dengan kualitas yang lebih kuat.
“Pascabencana, fokus kita bukan hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar lebih tahan terhadap risiko bencana ke depan,” ujarnya.
Pembahasan itu memperlihatkan arah kebijakan Pemkot Padang dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, memperkuat kesiapsiagaan bencana, dan memastikan kebutuhan strategis OPD pada 2026 berjalan efektif serta efisien.
