Jakarta Selatan – Pemerintah menempatkan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) sebagai alat untuk memperkuat ekonomi riil dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Arah pemanfaatan teknologi itu kini difokuskan pada digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan program digitalisasi bansos berbasis AI menargetkan sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara 50 juta orang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan perluasan penerapan setelah uji coba di Kabupaten Banyuwangi dinilai menunjukkan hasil positif.
“Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” kata Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Meutya, AI dapat membantu pemerintah mengelola dan menganalisis data penerima bansos dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Teknologi tersebut juga dinilai mampu mempercepat proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan agar lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Di luar layanan publik, AI juga disebut punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Teknologi ini dinilai bisa memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha kecil sehingga jangkauan bisnis mereka dapat naik ke level regional.
Pemanfaatan AI juga diharapkan ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030. Proyeksi itu ditopang pesatnya perkembangan e-commerce dan besarnya jumlah pengguna internet di dalam negeri.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh Indonesia,” ujar Meutya.
