Padang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang kini didorong tak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak ekonomi warga. Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, pelaksanaan program prioritas nasional itu harus melibatkan pelaku usaha lokal agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Fadly menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG tingkat Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut digelar untuk memperkuat pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan program berjalan optimal di ibu kota Sumatera Barat.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan hadir dalam rapat itu. Di antaranya Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala KPPG Pekanbaru, Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Dirut Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, para kepala SPPG, serta perwakilan yayasan mitra.
Dalam arahannya, Fadly meminta seluruh perangkat daerah dan pengelola SPPG saling mendukung agar layanan bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya benar-benar berkualitas. Ia menilai, keberhasilan program tidak cukup bertumpu pada dapur produksi, melainkan juga pada pendataan yang akurat.
Pendataan tersebut, kata dia, harus memuat kebutuhan tiap SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat di lapangan. Dengan begitu, ekosistem program dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Fadly juga menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal di Padang bisa ikut memasok pangan. Menurutnya, langkah itu sekaligus memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar kualitas MBG.
Menjelang penilaian Badan Gizi Nasional (BGN), Fadly meminta seluruh dapur MBG di Kota Padang menyiapkan diri secara matang. Ia menegaskan mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional harus berada pada standar tertinggi.
Ia juga menginstruksikan Perumda Air Minum bersama OPD terkait untuk menjamin ketersediaan air bersih di seluruh dapur SPPG. Di sisi lain, Fadly mengingatkan yayasan dan pengelola agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” kata Fadly.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Alfiadi, menyebut evaluasi program dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan. Menurut dia, langkah itu penting untuk memantau pelaksanaan program dari hulu ke hilir.
Alfiadi mengatakan, kesiapan fasilitas MBG di Kota Padang terus menunjukkan progres positif. Hingga kini, 72 SPPG telah beroperasi atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG.
“72 SPPG saat ini telah resmi beroperasi atau sekitar 75 persen dari target total 96 SPPG, sedangkan sisanya 24 SPPG ditargetkan rampung dan terpenuhi dalam 2 hingga 3 bulan ke depan,” ujar Alfiadi.
Ia menambahkan, hingga pertengahan Juni 2026, pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan relatif baik tanpa kendala berarti. Pemerintah kota, kata dia, tetap mengawal mutu program agar sesuai dengan arahan wali kota.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” ujarnya.
