Jakarta – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mulai mengalihkan fokus pemulihan dari penanganan darurat ke pembangunan permanen, seiring layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kembali pulih.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan tahap selanjutnya adalah memperkuat infrastruktur yang sebelumnya hanya dibangun secara fungsional agar menjadi permanen. Ia menilai langkah itu diperlukan supaya aktivitas warga bisa kembali berjalan aman dan normal.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan, jembatan, serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh, baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tito menjelaskan, proses pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi mulai bergerak lagi, sementara kebutuhan penanganan darurat terus menurun seiring membaiknya kondisi lapangan.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di daerah terdampak kini sudah beroperasi penuh. Pemerintah juga memperkuat layanan puskesmas agar akses kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Perbaikan serupa juga tampak di bidang pendidikan. Sebagian besar sekolah telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar, meski sebagian masih menggunakan fasilitas darurat atau menunggu relokasi.
Pada sektor perumahan, pembangunan rumah sementara atau huntara hampir rampung. Satgas PRR mencatat 20.104 unit telah selesai dibangun, atau 97 persen dari target 20.674 unit.
“Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati, terutama di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, menyatakan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda,” kata Tito.
Selain hunian, sejumlah infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, operasional SPBU, dan pasar rakyat juga sudah kembali berjalan normal.
Tito menegaskan, percepatan pembangunan permanen bukan hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
