Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperluas kerja sama antardaerah sebagai langkah untuk menekan inflasi dan menjaga harga serta ketersediaan bahan pokok tetap stabil. Strategi ini dijalankan melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan penguatan sinergi lintas daerah menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).
Menurut Ahmad Fadly, Pemkab Tanah Datar menargetkan perluasan jaringan kerja sama antardaerah atau KAD dari lima daerah pada 2025 menjadi delapan daerah pada 2026.
Fokus kerja sama diarahkan pada distribusi komoditas pangan strategis, terutama cabai dan beras, agar pasokan di daerah tetap terjaga. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera memetakan komoditas yang mengalami surplus dan defisit di wilayah masing-masing.
Ia juga menginstruksikan OPD terkait aktif menjajaki kabupaten atau kota yang membutuhkan pasokan pangan dari Tanah Datar. “Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjadi indikator penilaian TPID Award,” ujar Ahmad Fadly.
Ia menegaskan, pemetaan harus dilakukan secara cermat supaya kerja sama yang dibangun memberi manfaat bagi kedua belah pihak, baik daerah pemasok maupun daerah pemasaran.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama mengatakan selama 2025 pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Daerah mitra itu meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, hingga pembangunan sektor pertanian. Saat ini, Pemkab Tanah Datar juga memproses perluasan kolaborasi dengan Kota Solok, Kota Pekanbaru, dan beberapa daerah lain untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
