Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap mengintegrasikan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke dalam arah pembangunan daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, kebijakan itu akan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi usai mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Selasa (13/10).
Menurut Mahyeldi, pembangunan daerah harus berjalan seimbang dengan upaya melindungi ekosistem. Ia menilai, kebijakan pembangunan rendah karbon perlu diterapkan secara nyata agar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan kolaborasi dan langkah konkret agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia mengatakan Sumatera Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola secara bijak. Karena itu, Mahyeldi optimistis penguatan kebijakan lingkungan akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan NEK. Ia menyebut pemerintah pusat membuka ruang komunikasi agar instrumen ekonomi karbon dapat menyesuaikan karakter serta kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami berharap manfaat ekonomi dan ekologis dari kebijakan ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah,” tegas Jumhur.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan konsekuensi logis dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Ia menegaskan, keberhasilan program ini bergantung pada aksi nyata di lapangan.
Dalam bimbingan teknis itu, para kepala daerah juga mendapat pembekalan mengenai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE).
Materi pelatihan turut menyoroti tata kelola perdagangan karbon, terutama di sektor pengelolaan limbah.
Peserta juga mempelajari mekanisme teknis pencatatan melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk prosedur sertifikasi penurunan emisi.
Pelatihan tersebut juga memetakan peluang pembiayaan iklim yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan rendah karbon ke depan.
