Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh berhasil membongkar 38 kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Operasi penegakan hukum yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026 ini berujung pada penetapan 45 orang sebagai tersangka.
Selain mengamankan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 61 juta liter BBM jenis solar atau Bahan Bakar Tertentu (JBT) serta 30 unit kendaraan yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi ilegal tersebut.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, memaparkan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers pada Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut turut hadir melalui Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penegakan aturan distribusi energi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, memberikan apresiasi tinggi atas langkah tegas jajaran Polda Aceh. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini merupakan kunci utama dalam menjamin hak masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi tetap terjaga.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Aceh beserta seluruh jajaran Polres dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Fanda.
Fanda berharap tindakan tegas aparat ini mampu memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan BBM. Ia juga memastikan bahwa di tengah proses hukum tersebut, penyaluran solar di wilayah Aceh tetap berjalan normal, aman, dan lancar di seluruh SPBU.
Kedepannya, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperketat pengawasan distribusi BBM melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Pihaknya menegaskan bahwa BBM subsidi tidak boleh disalahgunakan melalui praktik penimbunan maupun pembelian berulang yang melanggar aturan.
Pertamina turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi. Jika menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat kepolisian atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.




