Padang – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari, tengah merancang strategi komprehensif untuk menuntaskan persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya. Alih-alih hanya mengandalkan penindakan hukum, ia lebih memilih pendekatan penataan dan legalisasi untuk memastikan kepastian aturan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Jawari, penyelesaian tambang ilegal tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menegaskan perlunya sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, hingga elemen masyarakat.
“Saat ini, di bawah kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya dari berbagai aspek. Kami tengah mencari strategi dan masukan yang paling tepat,” ungkap Kapolda Sumbar usai temu ramah bersama awak media di Padang, Rabu (11/11/2026).
Sebagai langkah konkret, pihaknya kini menjalin komunikasi intensif dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah pakar. Diskusi ini bertujuan merumuskan solusi jangka panjang yang mampu menyeimbangkan aspek penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan.
Jawari menilai bahwa pelarangan langsung tanpa solusi alternatif bukanlah langkah yang efektif. Ia menekankan pentingnya duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Kan tidak bisa serta-merta langsung dilarang begitu saja. Maka dari itu, melalui kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk penanganan PETI ini,” ujarnya.
Melalui upaya penataan tersebut, Kapolda berharap dapat tercipta regulasi zonasi yang tegas. Hal ini nantinya akan memisahkan antara wilayah yang diizinkan untuk operasional tambang dengan kawasan konservasi yang wajib dilindungi.
“Jika aturannya sudah jelas, insyaallah seluruh aktivitas tambang bisa ditertibkan sesuai aturan dan lingkungan kita jaga bersama. Nantinya, tambang yang legal terwujud sehingga ada kepastian hukum dan kejelasan wilayah,” jelasnya.
Ia menegaskan, kegiatan tambang yang terbukti merusak lingkungan tidak akan diberi toleransi. Sebaliknya, upaya pengendalian ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem.
“Saya ingin semuanya terkendali. Kerusakan lingkungan harus bisa dicegah, di sisi lain kesejahteraan masyarakat juga tetap harus diperhatikan,” tutur Jawari.
Di akhir keterangannya, Kapolda mengajak semua pihak memberikan masukan konstruktif. Ia optimistis kolaborasi solid antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dapat menyelesaikan persoalan tambang ilegal sekaligus menjaga bumi Sumatera Barat.
