Pendidikan

KI Sumbar Hadiri Rakornas, Dorong Reformasi Digital Wujudkan Tata Kelola Transparan

Palembang – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2026 menyoroti urgensi keterbukaan informasi sebagai pilar utama penyelenggaraan negara.

Agenda yang berlangsung pada 17 hingga 19 November di Palembang ini memfokuskan pembahasan pada penguatan kelembagaan serta transformasi digital di seluruh badan publik.

Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan.

ID - Student Promo Semester Break

Handoko menambahkan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran strategis Komisi Informasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional juga ditegaskan kembali berdasarkan mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan dalam paparannya menekankan perlunya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi yang efektif.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,”

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca turut berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan.

Idham menyatakan bahwa forum ini krusial bagi pengembangan tata kelola informasi daerah.

“Agenda ini merupakan moment yang sangat penting bagi komisi informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan bulir pikiran , gagasan, ide dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045” Ucap Fadil.

Wakil Ketua KI Sumbar Mona Sisca berharap hasil rakornas mampu memicu aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

“Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya.