Padang – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2026 mengalami penurunan pendapatan signifikan sebesar Rp538,9 miliar. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Padang melakukan penyesuaian belanja, termasuk menunda sejumlah program unggulan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan langsung nota pengantar Ranperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kota Padang, Senin (13/10). Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah ini berdampak langsung pada penyesuaian alokasi belanja.
“Penurunan penerimaan daerah sebesar Rp538,9 miliar tentu memberikan konsekuensi pada pengurangan alokasi belanja,” ujar Maigus Nasir. “Namun, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal serta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.”
Penurunan pendapatan daerah ini berasal dari penurunan pendapatan transfer sebesar Rp345,8 miliar dan penyesuaian penerimaan pembiayaan sebesar Rp193 miliar. Akibatnya, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp2,79 triliun, atau menurun sebesar Rp524,4 miliar (15,8 persen).
Menanggapi kondisi ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan optimisme dalam menyikapi pembahasan APBD 2026. “Kami optimis, disampaikan tadi kalau Wakil Wali Kota sudah bersemangat, tentu DPRD juga ikut bersemangat,” kata Muharlion. “Semangat Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi motivasi bagi kami untuk bersama-sama menyukseskan pembahasan APBD ini.”
Muharlion menambahkan bahwa pemotongan transfer keuangan dari pemerintah pusat menjadi inspirasi untuk meninjau ulang dan menentukan program prioritas di tahun 2026. Ia juga mengungkapkan penyesuaian waktu pelaksanaan peminjaman daerah, yang kemungkinan akan ditunda dan difokuskan pada tahun 2026.
