Jakarta – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono untuk mendorong percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya melalui empat program prioritas.
Pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026), itu menjadi langkah lanjutan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memperkuat ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Mahyeldi mengatakan pengelolaan potensi laut Sumbar harus berjalan optimal, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai arah ekonomi biru yang dijalankan Sumbar sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.
“Kami berkomitmen mengelola kekayaan laut Sumbar secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan,” kata Mahyeldi.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumbar mengajukan empat program strategis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dari hulu hingga hilir.
Program kedua berfokus pada integrasi budidaya perikanan air tawar sistem bioflok dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mahyeldi menilai langkah itu bukan hanya menjaga ketersediaan pasokan ikan, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Usulan ketiga ialah pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai pusat produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Rencana ini disebut telah mendapat lampu hijau dari KKP melalui kolaborasi dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Sementara itu, program keempat adalah optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan menjadi destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon, yang mendampingi Mahyeldi, menyebut Menteri KKP memberi dukungan penuh terhadap seluruh usulan tersebut.
Menurut Syefdinon, Sakti Wahyu Trenggono menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inisiatif strategis nasional yang mampu menyatukan ekosistem ekonomi kelautan.
“Pak Menteri menekankan bahwa program ini akan mendongkrak produksi perikanan tangkap. Ke depan, hasilnya tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga diproyeksikan untuk pasar ekspor melalui Pelabuhan Samudra Bungus,” ujar Syefdinon.
Ia menambahkan, Menteri KKP juga meminta agar budidaya bioflok segera dijalankan untuk usulan yang sudah memenuhi syarat teknis.
Selain itu, KKP mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul dan pembangunan pabrik pakan agar biaya produksi bisa ditekan.
Menteri juga meminta pembangunan sektor kelautan di Sumbar dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas OPD, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kunjungan itu, Mahyeldi didampingi Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon. Sinergi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk memajukan sektor kelautan Sumbar agar lebih berdaya saing.
