Padang Panjang – Menjelang genap satu abad gempa besar yang mengguncang Padang Panjang pada 28 Juni 1926, seruan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana kembali menguat di kota itu. Berbagai unsur masyarakat menilai, ancaman bencana yang bisa datang kapan saja harus dihadapi dengan pengetahuan, latihan, dan kerja bersama.
Penegasan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), Rabu (13/5/2026), dengan menghadirkan Plt. Kepala BPBD Kesbangpol Dian Eka Purnama sebagai narasumber.
Forum tersebut juga dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana (KSB) dari 16 kelurahan, PMI, SAR, relawan kebencanaan, hingga insan pers.
Dalam paparannya, Dian Eka menegaskan bahwa Padang Panjang tidak bisa lengah terhadap potensi bencana. Menurut dia, kesiapsiagaan bersama menjadi faktor penting untuk menekan risiko saat bencana terjadi.
“Bencana tidak mengenal waktu. Karena itu kita harus terus membangun kesiapsiagaan agar masyarakat mampu meminimalkan risiko dan selamat saat bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menuntaskan Kajian Risiko Bencana (KRB). Saat ini, pemerintah daerah masih menyelesaikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontijensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanganan bencana.
Dian Eka juga menyebut ada enam ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Padang Panjang, yakni gempabumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api, dan cuaca ekstrem.
Karena itu, ia menilai penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh elemen masyarakat perlu terlibat agar upaya mitigasi berjalan efektif.
Di sisi lain, Ketua PJKIP Padang Panjang Rifnaldi mengatakan peristiwa gempa 1926 tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai agenda seremonial. Menurut dia, sejarah itu justru harus menjadi pengingat bahwa Padang Panjang berada di wilayah rawan bencana.
Ia menyebut kota tersebut dilintasi Patahan Semangko Segmen Sianok dan Singkarak, sehingga risiko kebencanaan harus disadari bersama.
“Bencana tidak pernah memberi tahu kapan datangnya. Karena itu, kewaspadaan, edukasi mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk menyelamatkan diri,” tegasnya.
Rifnaldi menambahkan, momentum satu abad gempa perlu dijadikan refleksi untuk menilai sejauh mana kesiapan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Melalui FGD itu, para peserta berharap budaya siaga bencana semakin tumbuh di tengah masyarakat. Harapan yang sama juga menguat agar pemahaman tentang mitigasi dan langkah penyelamatan diri saat bencana semakin meluas.
