Solok – Respons cepat Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam menangani berbagai permasalahan masyarakat menuai apresiasi. Tindakan nyata di lapangan, termasuk kunjungan langsung ke Kantor Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, pada Kamis (2/10), mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan terbuka.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Solok, Welluril, menilai gaya kepemimpinan Jon Firman Pandu sangat responsif. “Bupati Jon Firman Pandu tidak menunggu laporan, tetapi datang langsung ke lapangan untuk melihat dan mendengar permasalahan yang ada,” kata Welluril, Minggu (5/10/2025).
Welluril menambahkan, Bupati tidak hanya reaktif terhadap laporan birokrasi, tetapi juga aktif menjalin komunikasi dua arah dengan warga. Kehadiran Bupati di Kotobaru menjadi contoh dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan, komunikasi terbuka dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial, merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan modern. “Media sosial bukan hanya tempat berbagi foto, tetapi juga sarana edukasi dan komunikasi. Masyarakat berhak tahu apa yang pemerintah lakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, respons cepat Bupati Solok juga terlihat saat menanggapi keluhan warga terkait pohon pisang yang tumbuh di tengah jalan Sawah Ampang, Muara Panas, yang viral di media sosial (25/9/2025). Bupati langsung meninjau lokasi dan memerintahkan penanganan tanpa menunggu prosedur panjang.
Dalam kasus rumah reyot milik Nenek Jusmaniar di Bukit Sundi, Bupati mengkoordinasikan lintas sektor untuk membangun rumah layak huni melalui gotong royong (30/7/2025). Selain itu, Bupati juga meninjau langsung kondisi anak bernama David di Danau Kembar, yang merawat ibunya yang lumpuh (26/8/2025), serta memeriksa jalan rusak penghubung Panyakalan-Muaro Paneh.
Dengan pendekatan cepat, transparan, dan humanis, Bupati berharap setiap persoalan di nagari dapat diselesaikan tuntas tanpa menimbulkan keresahan. “Kami ingin Solok benar-benar menjadi daerah yang sejuk dan damai. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam slogan,” tegas Bupati.
Welluril juga berpendapat bahwa unggahan kegiatan Bupati di media sosial merupakan bagian dari transparansi publik, bukan promosi pribadi. “Publik berhak tahu apa yang dilakukan pemerintahnya. Dokumentasi kegiatan di media sosial adalah bentuk tanggung jawab moral dan laporan terbuka kepada masyarakat,” jelasnya.
