Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada program R3P untuk memperbaiki infrastruktur, terutama jalan rusak di berbagai wilayah. Ia mendorong daerah mencari sumber pembiayaan lain agar perbaikan bisa berjalan lebih cepat.
Doni menilai, selama ini penanganan infrastruktur masih banyak bertumpu pada R3P yang memang ditujukan untuk pemulihan pascabencana. Namun, menurut dia, persoalan jalan rusak di Sumatera Barat tidak semata-mata muncul setelah bencana terjadi.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, data kondisi jalan di Sumbar menunjukkan 59,6 persen dalam keadaan baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat. Angka itu, menurut dia, membuktikan bahwa persoalan infrastruktur sudah ada sejak sebelum bencana.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Politikus yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar itu menyebut masih banyak ruas jalan dan infrastruktur lain di luar wilayah bencana yang belum tertangani optimal. Kondisi itu, kata dia, menjadi tantangan karena tidak semua kebutuhan perbaikan bisa masuk dalam skema R3P.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Doni juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah sebagai salah satu faktor lambatnya perbaikan. Menurut dia, biaya perbaikan jalan sangat besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah lebih aktif memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat. Menurut Doni, program tersebut bisa menjadi peluang penting untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
Doni juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih siap dalam menyusun perencanaan dan mengajukan program. Langkah itu dinilai penting agar kesempatan pendanaan dari pusat tidak terlewat.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat membuat perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
