Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi fokus pada efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan daerah dalam pembahasan rancangan APBD 2026. Enam fraksi di DPRD menyampaikan pandangan mereka dalam rapat paripurna yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD 2026 dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Kamis (6/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian dua ranperda oleh Wali Kota pada paripurna sebelumnya.
Fraksi PKS mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami juga mendorong percepatan penerbitan Perwako tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur,” kata Nur Hasra, juru bicara Fraksi PKS.
Fraksi Gerindra menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD dan keterkaitannya dengan RKPD serta RPJMD kepala daerah terpilih 2024. Yundri Refno Putra, perwakilan Fraksi Gerindra, mengatakan, “Fraksi Gerindra menyatakan ranperda ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD.” Ia juga menyoroti aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset.
Neni Anita dari Fraksi NasDem menekankan pentingnya penyusunan APBD yang tertib, efisien, dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, “Pemerintah diharapkan menegaskan kebijakan hukum terhadap aset bermasalah serta meningkatkan kapasitas SDM dan sistem informasi pengelolaan aset daerah.”
Optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak, penataan aset, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi fokus Fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh Elfianis. Sementara itu, Berliana Betris dari Fraksi Karya Kebangsaan mempertanyakan kesesuaian APBD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dedi Patria dari Fraksi PPP-PAN menyampaikan dukungan terhadap perbaikan sistem pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset. “Fraksi PPP-PAN mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset,” pungkasnya. Ia juga menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan yang realistis.
