Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berupaya keras menekan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Targetnya, defisit dapat ditekan menjadi hanya Rp20 miliar dari perkiraan awal sebesar Rp500 miliar.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan pembahasan RAPBD 2026 terus berjalan intensif. DPRD menargetkan pengesahan RAPBD pada 24 November mendatang. “Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya.
Untuk menutupi defisit anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengambil langkah-langkah penyesuaian. Langkah ini termasuk mengurangi dan menunda belanja. Beberapa pos pengeluaran dialihkan ke APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran 2027.
Pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan. Namun, Muharlion menjelaskan bahwa pinjaman yang disetujui hanya Rp81 miliar, jauh lebih kecil dari rencana awal sebesar Rp260 miliar. “Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terangnya.
Dana pinjaman sebesar Rp81 miliar tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan strategis dan prioritas. Kegiatan tersebut seperti pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang.
Banggar DPRD bersama TAPD berkomitmen untuk menjaga APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan. Tujuannya agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. “Artinya, sudah nampak jalan terang. Mudah-mudahan hari Senin sudah clear,” kata Muharlion. Ia menambahkan, “Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran.”
