Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting sebagai landasan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Seruan itu disampaikan Yassierli dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Hyderabad, India, pada Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, pemetaan keterampilan menjadi langkah penting untuk merespons perubahan cepat di dunia kerja, termasuk disrupsi teknologi, transformasi industri, pergeseran demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau.
“Indonesia memandang penting pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan masa depan melalui mekanisme BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Ia menilai mekanisme tersebut dapat membantu negara-negara anggota menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja terkini.
Di forum itu, Yassierli juga memaparkan strategi Indonesia dalam menjaga ketahanan pasar kerja nasional.
Pemerintah, kata dia, kini memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal serta memperkuat perlindungan bagi korban pemutusan hubungan kerja melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Di saat yang sama, pemerintah berupaya meningkatkan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah membangun pusat pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif.
“Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara anggota lainnya dalam menghadirkan solusi nyata bagi dunia usaha dan pekerja,” kata Yassierli.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta mengikuti Program Pemagangan Nasional dan 300 ribu peserta dalam Pelatihan Vokasi Nasional pada tahun ini.
Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program strategis, seperti hilirisasi komoditas, pembangunan Kampung Nelayan Modern, dan Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk mempercepat layanan, pemerintah telah mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja berbasis digital dengan dukungan analisis data secara real-time.
Langkah itu dinilai dapat membuat kebijakan ketenagakerjaan disusun lebih cepat dan tepat sasaran.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun ekosistem dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
