Padang – Pemerintah Kota Padang mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,12 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Angka ini menjadi dasar pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyerahkan langsung R-APBD tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion pada Senin (13/10/2025). “Pendapatan daerah yang direncanakan Rp1,12 triliun ini menjadi salah satu komponen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang,” ungkap Maigus Nasir.
Namun, terdapat penyesuaian signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mengalami penurunan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun, atau berkurang sekitar Rp345,8 miliar (18,4 persen). Maigus menjelaskan bahwa penyesuaian ini mengikuti kebijakan Kementerian Keuangan.
Belanja daerah juga mengalami penurunan dari Rp3,31 triliun menjadi Rp2,79 triliun, atau berkurang sekitar Rp524,4 miliar (15,8 persen) dibandingkan rancangan sebelumnya.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Padang berencana memfokuskan pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar untuk revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua. “Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Maigus.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut baik penyampaian R-APBD tersebut dan berjanji akan membahasnya secara mendalam. “Kita akan menelaah dan membahas R-APBD ini secara mendalam, agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.
