Padang – Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, kata Wali Kota Fadly Amran saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas itu dihadiri secara daring dan luring oleh kementerian/lembaga terkait serta kepala daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pratikno membuka rakor dengan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi tersebut. Keppres diterbitkan untuk merespons bencana yang menimbulkan dampak luas terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Pratikno, Satgas dibentuk untuk bekerja langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, rencana induk, dan rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Ia menekankan urgensi pengelolaan data dan perencanaan pembangunan pascabencana, “Pertama adalah percepatan luar biasa dalam pengelolaan data. Target kita adalah membangun satu data tunggal dengan dashboard terintegrasi. Kedua, penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sesuai mandat Keppres, menjadi rujukan seluruh pembangunan pascabencana,” ujarnya.
Pratikno juga mendorong penetapan zona rawan bencana agar pembangunan fisik diarahkan ke wilayah yang lebih aman dan menekankan pemulihan cepat pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta perlindungan keluarga dan kelompok rentan.
Mencermati dampak bencana, Ketua Satgas sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan data per 14 Januari yang menunjukkan korban meninggal dunia mencapai 1.590 orang. Jumlah pengungsi menurun drastis dari lebih 2 juta menjadi sekitar 131 ribu jiwa, sementara kerusakan perumahan tercatat 76.553 unit rusak ringan, 45.085 unit rusak sedang, dan 53.412 unit rusak berat. “Data ini menggambarkan penderitaan masyarakat yang harus kita jawab dengan kerja nyata. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memulihkan kehidupan masyarakat dan mendorong kebangkitan wilayah terdampak,” ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Menanggapi arahan pusat, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Padang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperkuat pendataan dan perencanaan serta memprioritaskan pemulihan sektor-sektor utama. “Kita siap memperkuat pendataan, perencanaan, serta pemulihan sektor-sektor prioritas agar keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat segera pulih,” ujar Fadly Amran.
