Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) mulai menangani pekerjaan tanggap darurat bencana pada sejumlah ruas jalan nasional di Aceh dan Sumatera Barat setelah menandatangani kontrak pada Kamis (2/7/2026). Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak agar mobilitas warga dan distribusi logistik kembali lancar.
Penandatanganan kontrak dilakukan di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Melalui penanganan darurat tersebut, Hutama Karya menargetkan konektivitas masyarakat pulih secepat mungkin sehingga aktivitas ekonomi bisa kembali berjalan normal.
Di Aceh, pekerjaan pemulihan mencakup tiga ruas utama. Ketiganya yakni Simpang Uning (batas Kota Takengon) hingga batas Aceh Tengah/Gayo Lues, ruas batas Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren-batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, serta ruas batas Gayo Lues/Aceh Tenggara hingga Kota Kutacane.
Adapun di Sumatera Barat, pengerjaan difokuskan pada ruas Koto Mambang Balingka di wilayah Malalak. Titik tersebut menjadi salah satu lokasi yang dinilai perlu segera ditangani untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Kontrak ditandatangani Executive Vice President Divisi Infrastruktur 1 PT Hutama Karya Arif Rahman bersama Direktur Utama Hutama Karya Infrastruktur Pulung Satyo Anggono. Prosesi itu juga melibatkan para Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, yaitu Rio Andika, Irvansyah Putra, Jaya Yuliadi, dan Mulyadi.
Sejumlah pejabat perusahaan dan kementerian turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut. Di antaranya Direktur Operasi I PT Hutama Karya Gunadi dan Direktur Operasi II Hutama Karya Infrastruktur Tomi Herlambang, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJN Aceh.
Manajemen Hutama Karya menyatakan berkomitmen memulihkan infrastruktur pascabencana agar roda ekonomi masyarakat kembali bergerak. Perusahaan juga menegaskan, perbaikan jalan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Pekerjaan tanggap darurat ini diharapkan turut memperkuat ketahanan infrastruktur nasional dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
