Jakarta – Maraknya kasus perundungan anak di media sosial yang terus berulang memicu desakan agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
Aktivis perempuan sekaligus mantan wartawan, Imelda Sari, menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus memiliki keberanian untuk menindak tegas pelaku perundungan di ruang digital. Ia menilai aturan yang ada saat ini perlu diperkuat agar tidak tumpul dalam menangani kasus yang kian meresahkan.
“Kita dukung segera percepatan untuk direvisi itu UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak, terkait perundungan anak Indonesia di media sosial. Hukum harus bernyali untuk ini, jangan tumpul,” ujar Imelda, Minggu (22/11/2026).
Menurut Imelda, urgensi revisi ini mencakup perlunya regulasi khusus terkait kekerasan terhadap anak di ruang siber. Ia mengusulkan penerapan aturan yang serupa dengan Online Safety Act untuk memastikan penghapusan konten perundungan dapat dilakukan dengan cepat.
Desakan ini muncul menyusul kasus perundungan yang menimpa anak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Imelda menyoroti dampak psikologis mendalam bagi korban, seperti yang dirasakan anak Dasco saat mempertanyakan kesalahan dirinya di hadapan sang ayah.
Sebagai seorang ibu, Imelda merasa prihatin melihat banyaknya anak yang menjadi korban perundungan. Ia pun menyerukan gerakan bersama untuk melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan di media sosial.
“Ayo Save Anak Indonesia. Jangan biarkan anak-anak bangsa yang di bawah umur menjadi korban perundungan di media sosial. Hari ini anak Pak Dasco, besok bisa saja anak saya atau anak Anda dan anak bangsa lain,” tegasnya.
Imelda menambahkan, dorongan ini menjadi suara keresahan para ibu, terutama setelah momentum peringatan Hari Anak Internasional pada 20 November lalu. Ia berharap pembaruan aturan tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menjamin keamanan anak di dunia siber.




