Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong optimalisasi program ketenagakerjaan melalui penguatan akses informasi publik bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan agar berbagai layanan pemerintah tidak hanya berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pencari kerja.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ujar Cris.
Ia menambahkan, hak masyarakat untuk mengetahui program serta layanan pelindungan tenaga kerja harus dipenuhi melalui penyediaan data yang akurat dan mudah diakses. Sebagai realisasi dari keterbukaan tersebut, Kemnaker membagikan capaian program terkini.
Data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 mencatat 265.008 pendaftar, dengan 157.458 peserta telah menuntaskan pelatihan, termasuk 1.257 penyandang disabilitas. Selain itu, tingkat penempatan kerja (graduate placement rate) lulusan pelatihan tersebut tercatat mencapai 40,12 persen.
Sementara itu, melalui Program Pemagangan Nasional (MagangHub) hingga 26 Oktober 2026, telah ditetapkan sebanyak 87.122 peserta. Dari jumlah tersebut, 81.530 orang di antaranya merupakan peserta aktif yang dibimbing oleh 31.367 mentor di 7.701 penyelenggara di seluruh Indonesia.
Guna memastikan standar pelayanan yang merata, Cris menjelaskan bahwa pihaknya kini memperluas tata kelola informasi hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Upaya ini mencakup pembinaan, bimbingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi internal.
Selain itu, Kemnaker berkomitmen menjaga akuntabilitas instansi dengan menindaklanjuti setiap permohonan informasi serta pengaduan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
