Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat dukungan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di tujuh nagari yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan Program Padat Karya Penanggulangan Bencana itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Kamis (4/6/2026).
Program tersebut menjadi tindak lanjut instruksi Presiden sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang terdampak bencana di Sumatera. Selain memulihkan fasilitas fisik, program ini juga diarahkan untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Ketua Tim Bidang Padat Karya Kemnaker RI, Muhammad Ikrar Dinata, mengatakan Pemkab Tanah Datar mengusulkan 10 titik, namun hanya tujuh yang disetujui. Masing-masing titik menerima bantuan Rp100 juta.
“Dari 10 titik yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tujuh titik disetujui menerima bantuan masing-masing sebesar Rp100 juta. Kami berharap dana ini mampu menggerakkan kembali roda perekonomian warga di lokasi terdampak,” ujar Ikrar.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyambut baik bantuan tersebut. Ia menilai program padat karya menjadi langkah strategis dalam fase pemulihan pascabencana karena memberi dua manfaat sekaligus, yakni memperbaiki infrastruktur dan membuka lapangan kerja.
“Program ini sangat membantu karena memberikan pendapatan tambahan bagi warga di tengah pemulihan. Saya meminta seluruh wali nagari yang menerima bantuan agar menjalankan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Fadly.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Datar, Nusyirwan, menjelaskan dana itu akan dipakai untuk pembangunan sarana air bersih di Nagari Sawah Tangah dan Nagari Bungo Tanjung. Adapun pekerjaan rabat beton akan dilakukan di lima nagari lain, yaitu Nagari Jaho, Nagari Batipuah Baruah, Nagari Tambangan, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Saruaso.
Untuk menjaga transparansi, dana Rp100 juta per nagari akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah nagari. Skema ini diharapkan mempercepat pengerjaan di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
